kasus delegasi weenang pt bank mandiri Tbk

1

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Board of Commissioners

Duties and

Responsibilities

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan

memberikan nasihat kepada Direksi sebagai

pengurus Perusahaan.

Tugas, tanggung jawab

dan wewenang Dewan Komisaris Bank Mandiri

diatur dalam ketentuan Pasal 19 Anggaran

Dasar.

Sementara itu, dalam Pasal 18 Anggaran Dasar,

Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari

3 (tiga)

orang, seorang diantaranya diangkat

seba

gai Komisaris Utama dan apabila diperlukan

seorang lainnya diantara

anggota Dewan

Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil

Komisaris Utama.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank

Mandiri, Komisaris Utama mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam me

laksanakan fungsi

pengawasan layaknya Dewan Komisaris lainnya,

namun memiliki tugas khusus sebagai Komisaris

Utama antara lain :

1.

Melakukan pemanggilan Rapat Dewan

Komisaris secara tertulis yang disampaikan

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dengan menc

antumkan acara, tanggal,

waktu dan tempat rapat; dan

Tugas Dewan Komisaris

1.

Melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengu

rusan perseroan

oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada

Direksi, untuk kepentingan perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2.

Melakukan tugas yang secara khusus

diberikan kepadanya menurut Anggaran

Dasar, peraturan perundang

-

undangan

dan/a

tau berdasarkan keputusan RUPS;

3.

Melakukan tugas, wewenang dan tanggung

jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran

2

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dasar

Perseroan dan keputusan RUPS;

4.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan

Komisaris bertindak untuk kepentingan

Perseroan dan bertanggung jawab kepad

a

RUPS tersebut;

5.

Meneliti dan menelaah laporan tahunan

yang dipersiapkan oleh Direksi serta

menandatangani laporan tahunan tersebut.

1.

Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan

Angga

ran Perseroan;

2.

Mengikuti perkembangan kegiatan

Perseroan dan dalam hal Perseroan

menunjukkan gejala kemunduran, segera

melaporkan kepada RUPS dengan disertai

saran mengenai langkah perbaikanyang

harus ditempuh;

3.

Mengusulkan kepada RUPS penunjukan

akuntan pu

blik yang akan melakukan

pemeriksaan atas buku

-

buku Perseroan;

4.

Melakukan tugas pengawasan lainnya yang

ditetapkan oleh RUPS;

5.

Memberikan tanggapan atas laporan berkala

Direksi serta pada setiap waktu diperlukan

mengenai perkembangan Perseroan dan

melaporkan

hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

tepat pada waktunya;

6.

Memberikan tanggapan dan persetujuan

atas rencana kerja dan anggaran tahunan

Perseroan serta rencana kerja jangka

panjang Perseroan yang disiapkan dan

disampaikan oleh D

ireksi;

7.

Memberikan persetujuan atas rencana kerja

dan anggaran tahunan Perseroan yang

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

3

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Board of Commissioners

Duties and

Responsibilities

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

diberikan selambat

-

lambatnya pada hari

ketiga puluh bulan pertama setelah tahun

buku baru dimulai;

8.

Apabila sampai dengan batas waktu akhir

sebagaimana dimaksud dalam angk

a 7 di

atas, Dewan Komisaris belum memberikan

persetujuan atas rencana kerja dan anggaran

tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi

Perseroan adalah rencana kerja dan

anggaran tahunan Perseroan tahun buku

yang lampau;

1.

Dewan Komisaris wajib membentuk komite

sebagaimana disyaratkan oleh peraturan

perundang

-

undangan dan apabila dipandang

perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli

untuk jangka waktu terbatas dalam

melaksanakan tugasnya atas beban

Perseroan;

2.

Anggota Dewan

Komisaris, setiap waktu

pada jam kerja Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain

yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan

dan berhak memeriksa semua pembukuan,

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang ka

s dan lain

-

lain

serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

3.

Dewan Komisaris berhak meminta

penjelasan tentang segala hal mengenai

Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota

Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

ya

ng diminta tersebut;

4.

Dewan Komisaris berhak dan berwenang

untuk menyetujui kebijakan Direksi

mengenai penetapan mekanisme, kriteria,

dan pendelegasian wewenang, sehubungan

dengan optimalisasi aset termasuk piutang

Perseroan;

5.

a. Sesuai dengan Pasal 15 ayat

14 Anggaran

Dasar Bank Mandiri, rapat Dewan Komisaris

setiap waktu berhak memutuskan untuk

memberhentikan untuk sementara waktu

seorang atau lebih anggota Direksi jika

anggota

Direksi tersebut bertindak

bertentangan

dengan Anggaran Dasar,

merugikan Perser

oan,

melalaikan

kewajibannya dan/atau melanggar

peraturan

perundang-undangan;

b.

Pemberhentian sementara itu harus

diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan dengan disertai alasannya.

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari

sesudah

pemberhentian

sementara itu,

Dewan Komisaris

diwajibkan untuk

mengadakan RUPS untuk

memutuskan

apakah anggota Direksi yang

bersangkutan

akan diberhentikan seterusnya

atau

dikembalikan kepada kedudukannya

semula,

sedangkan anggota Direksi yang

diberhentikan sementara itu

harus diberi

WEWENANG, DELEGASI, DAN DESENTRALISASI

I. Pengertian Wewenang, Kekuasaan, dan Pengaruh

a. Wewenang

Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian (Organizing) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

II. Struktur Lini dan Staf

a. Struktur Lini

Organisasi lini yaitu semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi-fungsi dasar yang harus dilaksanakan. Contohnya: organisasi perusahaan biasanya mempunyai tiga fungsi dasar yaitu produksi manufaktur atau operasi, pemasaran atau penjualan dan keuangan. Fungsi-fungsi dasar tersebut dilaksanakan oleh semua organisasi.

b. Struktur Staf

Organisasi Lini dan Staf: staf merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan terhadap fungsi lini. Karyawan staf atau staf departemen tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi atau departemen.

III. Wewenang Lini, Staff, dan Fungsional

a. Wewenang Lini

Dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Dalam bagan organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang menghubungkan manajemen puncak sampai ke manajemen tingkat bawah.

b. Wewenang Staff

Dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang memberikan jasa atau nasehat kepada manajer lini. Staff ahli biasannya merupaka istilah yang menggambarkan posisi tersebut. Staff ahli memberikan nasehat berdasarkan keahlian, pengalamana, atau riset dan analisis yang diperlukan, termasuk bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian.

c. Wewenang Fungsional

Kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Fungsi keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional.

IV. Delegasi Wewenang

Dapat diartikan sebagai penugasan wewenang dan tanggung jawab formal organisasi kepada orang lain, dalam hal ini karyawan. Wewenang dapat didelegasikan sesuai dengan prinsip skalar dari manajemen klasik, yang mengatakan bahwa garis wewenang harus ditetapkan dengan jelas dari manajemen puncak sampai karyawan paling bawah. Delegasi wewenang bukan

merupakan pelepasan tanggung jawab.

Keuntungan dan Halangan Delegasi Wewenang

Delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada kalau semuanya dikerjakan sendiri. Kadang bawahan mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan dengan manajer untuk hal-hal tertentu. Beberapa manajer kadang enggan mendelegasikan wewenang karena:

tidak yakin akan kemampuan bawahan merasa mampu mengerjakan sendiri

tidak efisien untuk mengajari bawahannya melakukan tugas takut wewenangnya akan berkurang, atau takut kalau bawahannya dapat melakukan tugas lebih baik dibandingkan dirinya.

Karyawan kadang enggan menerima delegasi wewenang karena beberapa alasan:

• Takut gagal
• Merasa tidak ada penghargaan untuk kerja yang akan dilakukannya
• Atau tidak mau menanggung resiko

semua risiko diserahkan atau ditanggung oleh manajer.

Delegasi Wewenang yang Efektif

1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan.

2. Memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan, dengan beberapa pertimbangan:

• Waktu yang dimiliki karyawan
• Kemampuan yang dimiliki karyawan
• Kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh karyawan

3. Mendelegasikan tugas, disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup, dan bentuk hasil yang diharapkan.

4. Menetapkan Feedback, untuk memonitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan.

V. Sentralisasi vs Desentralisasi

a. Sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

b. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Wewenang Delegasi dan Desentralisasi

Wewenang Delegasi dan Desentralisasi

• Pengertian Wewenang, Kekuasaan dan Pengaruh :

Wewenang/ Kewenangan (Authority)

adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

Dua pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu :
1. Formal, bahwa wewenang di anugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan/diwarisi hal tersebut.
2. Penerimaan, bahwa wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok/individu kepada siapa wewenang tersebut
dijalankan.

Dua Pandangan mengenai Kewenangan
1. Pandangan Klasik (Hierarchical View)
2. Pandangan berdasarkan Penerimaan (Acceptance View)
Persyaratan agar Kewenangan Efektif (Chester Barnard)
– bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan
– pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi
– pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya
– sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya
Wewenang
Wewenang dalam kamus didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kekuasaan, Pengertian Kekuasaan (Power)

– Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi
– Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif
Kekuasaan, secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedangkan, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan (secara hukum) baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Dalam negara yang menganut sistem negara hukum, kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Terlihat bahwa antara kekuasaan dan wewenang memiliki hubungan yang erat dan terkadang sulit untuk membedakannya. Oleh karena itu kekuasaan bisa dilekatkan ke definisi wewenang dalam kontek pembahasan ini yaitu mendahulukan perang dari pada wewenang atau kekuasaaan.

Pengaruh yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yg ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang

• Struktur Lini Dan Staf :

– Struktur Lini – adalah jenis struktur yang memiliki lini perintah yang sangat spesifik. Persetujuan dan perintah dari jenis struktur ini berasal dari atas ke lini yang bawah. Struktur ini sesuai untuk organisasi yang kecil seperti kantor akunting atau kantor hukum. Jenis struktur seperti ini memudahkan pengambilan keputusan, dan bersifat informatif. Mereka memiliki departemen yang lebih sedikit, yang membuat seluruh organisasi sangat desentralisasi.
– Struktur Lini dan Staff – meskipun struktur lini sesuai untuk kebanyakan organisasi, khususnya organisasi yang kecil, tapi tidak efektif untuk organisasi yang lebih besar. Dimana struktur organisasi lini dan staff memainkan perannya. Lini dan struktur menggabungkan struktur lini dimana informasi dan persetujuan berasal dari atas ke bawah, dengan dukungan dan spesialisasi staf departemen. Stuktur organisasi lini dan staff lebih terpusat. Manajer lini dan staff memiliki otoritas pada bawahannya. Pada jenis stuktur organiasai ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat karena lapisan dan panduan yang tipikal, dan jangan melupakan formalitas didalamnya.

• Wewenang Lini, Staf dan Fungsional :
1. Wewenang lini, adalah wewenang dimana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya, wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi.
2. Wewenang staf, adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai taf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuisioner, metode observasi, metode wawancara atau dengan menggabungkan ketiganya. Baishline mengajukan enam pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf yaitu :
1. Pengetahuan yang luas tempat diamana dia bekerja
2. Punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik dan kepandaian yang ramah.
3. Punya semangat kerja sama yang ramah
4. Kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan.
5. Kesederhanaan
6. Kemauan baik dan optimis
Kualifikasi utama yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Konsekkuensi organisasi yang menggunakan staf yaitu menambah biaya administrasi struktur orgasisasi menjadi komplek dan kekuasaan, tanggung jawab serta akuntabilitas. yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Wewenang staf Yaitu hak para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi konsultasi pada personalia yang tinggi, Hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditujuk yaitu:
1. Menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan
2. Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang di tunjuk
3. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan.
4. Menerima hasil pertanggung jawaban bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan.
3. wewenang staf fungsional, adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini.
Chester Bamard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi:
1. Memahami komunikasi tersebut
2. tidak menyimpang dari tujuan organisasi
3. tidak bertentangan dengan kepeningan pribadi
4. Mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya

Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh bawahan maka diperlukan adannya.
Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut.
2. Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa terikat pada pimpinan.
– Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab ( responsibility) yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil.
– Pengaruh ( influence ) yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.

• Delegasi Wewenang :
Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Empat kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan :
1. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
2. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
3. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.

• Sentralisasi Versus Desentralisasi :

– Istilah dan Pengertian Sentralisasi
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :
• Luar Negri
• Peradilan
• Hankam
• Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya.
• Pemerintahan Umum

– Istilah dan Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia
Desentralisasidi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

– Sentralisasi versus Desentralisasi
Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian dimana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hirarki yang paling tinggi untuk kemudian hirarki yang dibawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hirarki yang tertinggi

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hirarki yang lebih tinggi kepada hirarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan